Kota Probolinggo — Pemerintah Kota Probolinggo bersama Institut Ahmad Dahlan (IAD) sebagai tim penyusun secara resmi menyampaikan Laporan Akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) kepada Wali Kota Probolinggo dalam sebuah forum resmi yang digelar di aula Pemerintahan Kota Probolinggo Senin 24 November 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, S.P, M.M dan Penjabat Sekretaris Daerah Dr. Rey Suwigtyo, S.Sos , serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Bapperida selaku penanggung jawab penyusunan dokumen strategis tersebut.
Dalam sambutan wakil Wali Kota Probolinggo menyampaikan apresiasi kepada tim akademisi IAD dan seluruh OPD yang telah berkolaborasi dalam penyusunan dokumen RPKD yang komprehensif, berbasis data kelurahan, dan berorientasi pada penurunan kemiskinan multidimensi.
“RPKD ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi menjadi peta jalan kita dalam menurunkan kemiskinan melalui intervensi yang lebih presisi. Penyusunan yang melibatkan kelurahan, kecamatan, dan OPD secara langsung merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan kita berbasis bukti,” ujar Wali Kota.
Dari Tim penyusun dokumen RPKD juga menghadirkan tim ahli dari UMM, yaitu Prof. Jabal Tarik Ibrahim pakar sosiologi dan ekonomi Pembangunan, dan Prof. Sutawi pakar penurunan kemiskinan ekstrim di NTT. Acara dilanjutkan dengan pemaparan utama oleh Rektor IAD, yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Penyusun RPKD. Beliau menyampaikan gambaran umum hasil analisis lima dimensi kemiskinan—ekonomi rumah tangga, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar—serta prioritas intervensi yang direkomendasikan untuk 2025–2029.
“Seluruh data yang kami himpun melalui FGD kelurahan, FGD OPD, serta analisis statistik menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terpadu. Prioritas RPKD diarahkan pada penguatan UMKM, perbaikan layanan kesehatan dasar, peningkatan partisipasi pendidikan, dan pemenuhan infrastruktur permukiman,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Probolinggo menegaskan bahwa RPKD akan menjadi dokumen pengarah bagi seluruh OPD dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan agar lebih terukur dan selaras dengan target nasional.
Forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya tersusun secara akademik, tetapi siap diimplementasikan secara terintegrasi oleh seluruh OPD terkait.
Dengan tersusunnya dokumen RPKD ini, Pemerintah Kota Probolinggo berharap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ke depan semakin tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.